Buku ini menawarkan cara yang praktis dan cepat untuk memahami pengelolaan yayasan, terutama pengelolaan keuangan dan akuntabilitas organisasi. Di setiap bab terdapat rangkuman, esai, soal latihan pilihan ganda, dan studi kasus. Terdiri dari 8 bab membahas Karateristik dan Lingkungan Yayasan; Manajemen Yayasan; Perencanaan Yayasan; Akuntabilitas Yayasan; Audit Yayasan.
Wacana audit kinerja di sektor publik relatif baru dibandingkan dengan wacana audit laporan keuangan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi : Bagian Pertama - Pengenalan Sektor Publik, Bagian Kedua - Konsep Audit Kinerja Sektor Publik, Bagian Ketiga Perencanaan Audit Kinerja : Survei Pendahuluan, Bagian Keempat - Pelaksanaan Audit Kinerja, Bagian Kelima - Tindak Lanjut Audit Kinerja, dan …
Sekretariat Jenderal MPR RI melakukan sosialisasi Undang-Undang Dasar agar menjadi bahan bagi para narasumber
Buku Standar Profesional Akuntan Publik merupakan hasil pengembangan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1973, yang disusun oleh suatu komite dalam organisasi IAI yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntansi, Standar yang dikembangkan berfokus pada jasa audit atas laporan keuangan historis.
Auditing Buku 1 Ed.4: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh kantor Akuntan Publik ini merupakan revisi dari buku Auditing (pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik. buku ini telah disesuaikan dengan perkembangan baru di bidang akuntansi.
Buku ini secara khusus membahas prosedur audit untuk organisasi Universitas, Partai Politik, Rumah Sakit dan Koperasi yang berguna untuk melindungi kepentingan publik. Buku ini juga dilengkapi dengan kertas kerja audit.
Pembahasan Materi pengendalian manajemen sektor publik dalam buku ini tidak hanya ditujukan terhadap pengelolaan anggaran tetapi juga fokus pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Standard Profesional Akuntan Publik merupakan langkah penting pertama yang diambil oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam meningkatkan mutu dan jenis jasa profesi akuntan publik Indonesia.
Buku ini membahas tehnik, prosedur, prinsip dan norma pemeriksaan akuntan dengan contoh-contoh yang relevant untuk Indonesia
Dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia