Buku Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Edisi 2 ini menjelaskan kerugian negara yang beragam dan juga menyajikan saran-saran untuk mengatasi perhitungan yang menggunakan konsep nyata dan pasti dan cara mengungkap perhitungan kerugian perekonomian negara. Buku ini terdiri dari 12 bab, antara lain Percikan Permenungan 20 tahun; Memperluas Wilayah Perhitungan Kerugian;…
Buku ini menguraikan pandangan yuridis dan kriminologi terhadap pidana mati, sehingga tidak beralasan untuk mempertahankannya dalam pasal 340
Buku ini berisi tentang kumpulan Undang Undang Sistem Peradilan pidana: hukum Acara Pidana, tentang pemasyarakatan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Advokat,tentang Kekuasaan Kehakiman, Kejaksaaan dan tentang Grasi.
Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional
Buku ini di tujukan kepada masyarakat luas, mahasiswa dan praktisi hukum adalah memberikan tidak hanya pengertian yang tersurat dalam KUHP, namun juga yang tersirat di dalamnya sehingga maksud dan penerapannya tidak melenceng dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
Buku ini berisi sejarah perkembangan Hukum Pidana khusus dan politik hukum pidana, pengertian dan karakteristik hukum pidana khusus, subjek hukum dan pertanggungjawabannya kepada pidana korporasi serta ruang lingkup pidana khusus.
Buku ini menjelaskan kebijakan hukum pidana
Buku ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, namun penting untuk diketahui. Sebab, hukum pidana merupakan bagian dari komponen hukum yang paling banyak dihadapi sebagian besar masyarakat karena itu, dibutuhkan referensi hukum pidana yang cara penyajiannya dan pembahasannya ringan, lugas, dan mudah dipahami.
Buku hukum acara pidana ini bermanfaat bagi mahasiswa yang baru memasuki bidang studi hukum
Buku ini menambah khazanah literatur dalam bidang hukum pidana dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para mahasiswa di fakultas hukum, para akademisi maupun para praktisi hukum